Kesalahan Umum dalam Due Diligence Transaksi PJP yang Menghambat Proses

1. Memperlakukan Due Diligence PJP Seperti Due Diligence Perusahaan Umum

Transaksi pada perusahaan PJP memiliki lapisan pemeriksaan tambahan yang tidak selalu relevan pada M&A sektor lain — mulai dari riwayat kepatuhan pelaporan ke Bank Indonesia hingga kesiapan sistem keamanan informasi. Menyamakan pendekatan due diligence PJP dengan due diligence perusahaan pada umumnya berisiko melewatkan aspek-aspek krusial ini.

2. Menunda Due Diligence Teknologi hingga Tahap Akhir

Audit IT dan VAPT sering kali baru dilakukan mendekati closing, padahal temuan besar pada aspek ini idealnya sudah diketahui sejak awal karena dapat memengaruhi valuasi maupun struktur transaksi secara signifikan. Mengintegrasikan due diligence teknologi sejak tahap awal membuat negosiasi lebih realistis bagi kedua pihak.

3. Tidak Memperhitungkan Waktu Persetujuan Regulator

Persetujuan perubahan kepemilikan/pengendali oleh Bank Indonesia memerlukan waktu proses tersendiri yang perlu diperhitungkan dalam linimasa transaksi. Timeline transaksi yang tidak memperhitungkan tahap ini kerap menimbulkan tekanan yang tidak perlu pada kedua belah pihak menjelang closing.

4. Mengabaikan Riwayat Keluhan & Sengketa Pengguna

Volume dan pola keluhan pengguna dapat menjadi indikator awal masalah operasional atau sistem yang lebih dalam. Aspek ini sering kali kurang mendapat perhatian dibanding pemeriksaan laporan keuangan, padahal berkaitan langsung dengan reputasi dan risiko operasional pasca-akuisisi.

5. Tim Due Diligence yang Tidak Lintas Disiplin

Due diligence transaksi PJP yang efektif memerlukan kolaborasi antara tim legal, finansial, dan teknologi informasi secara bersamaan — bukan berurutan. Pendekatan yang terintegrasi memungkinkan temuan dari satu bidang segera dikaitkan dengan implikasinya di bidang lain, sehingga gambaran risiko transaksi menjadi lebih utuh sejak awal.