Artikel dan catatan praktis dari tim kami seputar merger & akuisisi di sektor payment system, perizinan Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) di Bank Indonesia, serta audit keamanan sistem informasi & VAPT.
Mengenal alur, persyaratan, dan perbedaan cakupan PJP Bundling 1, 2, dan 3 — termasuk hal yang perlu disiapkan perusahaan domestik maupun asing sebelum mengajukan izin ke Bank Indonesia.
Bagi perusahaan payment system dan money remittance dari luar negeri, mengakuisisi PJP lokal yang sudah berizin bisa menjadi jalur masuk pasar yang lebih efisien dibanding mengajukan izin baru dari nol.
PT Perorangan menawarkan kemudahan pendirian usaha dengan tanggung jawab terbatas bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Simak syarat, batasan, dan pertimbangan sebelum memilih bentuk badan usaha ini.
Sebelum menyepakati term sheet akuisisi perusahaan PJP, ada sejumlah aspek legal, finansial, dan perizinan yang kerap luput dari perhatian investor. Berikut poin-poin krusial yang perlu dicermati.
Mendapatkan izin PJP hanyalah awal. Artikel ini membahas kewajiban pelaporan dan dokumen kepatuhan berkala yang harus dijaga agar izin tetap berlaku.
Bagi penyelenggara sistem pembayaran, ketiadaan insiden bukan berarti sistem aman. Artikel ini membahas mengapa pengujian keamanan berkala menjadi kebutuhan mendasar, bukan pilihan.
Due diligence yang terburu-buru pada transaksi sektor sistem pembayaran dapat menyembunyikan risiko regulasi maupun teknis yang besar. Kami merangkum kesalahan paling sering terjadi dan cara menghindarinya.
Banyak pemegang izin PJP tidak menyadari kewajiban pembaruan hingga mendekati tenggat. Berikut cara memantau siklus perizinan agar operasional tidak terganggu.
Laporan hasil pentest sering kali penuh istilah teknis. Artikel ini membantu manajemen non-teknis di perusahaan PJP memahami tingkat urgensi setiap temuan.
